Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menghadapi berbagai bencana alam yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, hingga banjir dan tanah longsor, respons pemerintah dalam menghadapi bencana selalu menjadi sorotan publik. Salah satu aspek yang sering diperdebatkan adalah bagaimana politik hukum berperan dalam membentuk kebijakan penanggulangan bencana yang efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kerangka hukum dalam penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun strategi mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, hingga dinamika politik yang memengaruhi pengambilan keputusan.
Salah satu permasalahan utama dalam politik hukum penanggulangan bencana adalah ketimpangan dalam alokasi anggaran. Pemerintah pusat sering kali memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah, yang seharusnya memiliki peran lebih signifikan dalam respons cepat terhadap bencana di wilayahnya. Hal ini memicu ketergantungan daerah terhadap kebijakan pusat, yang kadang memperlambat tindakan darurat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana bantuan bencana juga menjadi perhatian, di mana sering ditemukan penyalahgunaan anggaran yang berakibat pada lambannya pemulihan pascabencana.
Selain aspek anggaran, regulasi terkait tata kelola kebencanaan juga perlu diperkuat agar lebih adaptif terhadap situasi yang berkembang. Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana di berbagai wilayah. Oleh karena itu, politik hukum dalam penanggulangan bencana harus lebih dinamis dan berbasis pada data ilmiah agar kebijakan yang diambil dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan. Kajian ilmiah dan pemetaan risiko harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif.
Keterlibatan masyarakat dalam politik hukum kebencanaan juga menjadi faktor penting yang sering kali diabaikan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menghadapi bencana, sehingga regulasi yang dibuat seharusnya lebih partisipatif dan melibatkan komunitas terdampak. Program edukasi dan pelatihan kebencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sekaligus mengurangi angka korban jiwa dan kerugian ekonomi.
Selain itu, peran media dalam membentuk opini publik terkait politik hukum kebencanaan juga tidak bisa diabaikan. Media memiliki pengaruh besar dalam mengawasi implementasi kebijakan serta mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Pemberitaan yang akurat dan berbasis fakta dapat membantu menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan bencana, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Dinamika politik juga turut mempengaruhi bagaimana hukum kebencanaan diterapkan di Indonesia. Dalam banyak kasus, keputusan terkait penanganan bencana sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang berakibat pada ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Regulasi yang ada perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar alat politik bagi pihak tertentu.
Dalam konteks global, Indonesia juga dapat belajar dari negara-negara lain yang memiliki sistem hukum kebencanaan yang lebih maju. Misalnya, Jepang telah menerapkan sistem mitigasi yang terintegrasi dengan regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Konsep ini dapat diadopsi di Indonesia dengan menyesuaikan regulasi yang ada agar lebih mengutamakan aspek pencegahan daripada sekadar respons darurat setelah bencana terjadi.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, politik hukum dalam penanggulangan bencana di Indonesia harus terus mengalami pembaruan agar lebih responsif, transparan, dan partisipatif. Reformasi kebijakan yang berbasis data ilmiah serta penguatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkeadilan.
